terjoko.blogspot.com - sidang tahunan dpr mpr. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman |
"Selain target-target makro ekonomi, seharusnya disampaikan pula target tingkat kemiskinan dan pengangguran harus berapa persen. Kita menjadi aneh mengapa ni tak jg disinggung di pidato Presiden," ujar Ekonom Indef Fadhli Hasan saat konferensi pers di Kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/8).
Dia curiga, ni berhubungan langsung dgn tak dirilisnya data mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat baik angka pengangguran dan kemiskinan yg biasa dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) tiap Juli. Data yg dipaparkan BPS pd bulan Juli merupakan hasil analisa dan penelitian yg dilakukan pd Maret.
"Kemudian hasilnya diumumkan BPS pd Juni, Juli / Agustus. Karena itu akan menjadi bahan pidato Presiden di DPR. Nah, tahun ni pengecualian. BPS belum menyampaikan kepada publik tentang perkembangan data itu. Apakah ni ditunda / disembunyikan / menunggu persetujuan pemerintah," tudingnya.
Direktur Indef Enny Sri Hartati memprediksi, BPS belum melansir data tingkat kesejahteraan masyarakat lantaran terjadi penurunan.
"Dugaan kuatnya karena telah terjadi penurunan indikator kesejahteraan masyarakat selama satu tahun terakhir," tutur Enny.
Penurunan tersebut tercermin dari inflasi bahan pangan yg melonjak tajam sehingga berimplikasi terhadap daya beli masyarakat. Menurut data BPS pd Juli 2015, terjadi inflasi makanan mencapai 8,28 persen secara year on year.
"Itu berdampak turunnya daya beli masyarakat yg tercermin dari penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari kuartal I 2015 sebesar 5,1 persen menjadi 4,9 persen di kuartal II 2015," ucapnya.
Post A Comment:
0 comments: